JAKARTA - Wajah transportasi darat di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap memasuki babak baru. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia telah mengonfirmasi kesiapan operasional Terminal Tipe A Mandalika yang berlokasi di Mataram. Fasilitas transportasi modern ini dijadwalkan akan diresmikan secara resmi pada awal Maret 2026. Kehadiran terminal ini bukan sekadar pembaruan fisik bangunan, melainkan simbol kebangkitan konektivitas yang terintegrasi di wilayah gerbang wisata internasional Indonesia Timur.
Pembangunan kembali Terminal Mandalika bertujuan untuk memberikan standar layanan setara bandar udara bagi pengguna bus antarkota antarprovinsi (AKAP) maupun antarkota dalam provinsi (AKDP). Dengan desain yang lebih humanis dan fasilitas yang lengkap, terminal ini diharapkan mampu mengubah stigma transportasi darat menjadi pilihan utama yang nyaman dan aman bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara.
Kepastian Jadwal Peresmian oleh Kementerian Perhubungan
Rencana peresmian Terminal Mandalika telah menjadi sorotan utama bagi publik di NTB. Setelah melewati serangkaian proses revitalisasi yang panjang, fasilitas ini akhirnya siap melayani penumpang secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, pihak Kementerian Perhubungan telah menetapkan garis waktu yang jelas agar operasional terminal dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub, Toni Tauladan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa persiapan di lapangan sudah mencapai tahap final. Semua aspek teknis maupun administratif sedang dirampungkan untuk memastikan acara peresmian berjalan lancar tanpa kendala berarti.
"Rencananya, awal Maret 2026 mendatang Terminal Mandalika ini akan diresmikan," ujar Toni Tauladan saat memberikan penjelasan mengenai progres terkini proyek strategis tersebut.
Transformasi Fasilitas Menuju Standar Modern
Revitalisasi Terminal Mandalika tidak hanya menyentuh aspek estetika bangunan, tetapi juga fungsionalitas yang mendukung mobilitas tinggi. Terminal ini kini dilengkapi dengan ruang tunggu yang luas dan sejuk, sistem informasi keberangkatan digital, serta area komersial yang tertata rapi. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penumpang mendapatkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan sejak menginjakkan kaki di terminal.
Selain itu, aspek keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama. Penataan alur kendaraan masuk dan keluar telah didesain sedemikian rupa untuk menghindari kemacetan dan konflik arus lalu lintas di sekitar area terminal. Hal ini sangat krusial mengingat posisi Terminal Mandalika yang sangat strategis sebagai simpul transportasi utama di Pulau Lombok.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan
Keberhasilan penyelesaian proyek ini merupakan hasil kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat melalui Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi NTB. Sinkronisasi kebijakan ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sejalan dengan kebutuhan transportasi lokal. Dukungan dari pemerintah daerah sangat berperan dalam pembebasan lahan serta penyesuaian regulasi trayek yang akan masuk ke terminal ini.
Kementerian Perhubungan menekankan bahwa Terminal Mandalika akan menjadi prototipe pengelolaan transportasi darat yang modern di wilayah timur Indonesia. Dengan manajemen yang profesional, terminal ini diproyeksikan tidak hanya sebagai tempat naik-turun penumpang, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi baru bagi warga sekitar melalui pemberdayaan ruang usaha di dalam area terminal.
Dampak Terhadap Sektor Pariwisata di Nusa Tenggara Barat
Sebagai wilayah yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, NTB membutuhkan dukungan transportasi darat yang mumpuni. Terminal Mandalika berfungsi sebagai pendukung utama mobilitas wisatawan yang mendarat di pelabuhan atau bandara untuk menuju destinasi wisata unggulan. Keberadaan terminal yang representatif akan meningkatkan citra pariwisata daerah di mata dunia.
Kemenhub berharap, dengan diresmikannya terminal ini, integrasi antarmoda transportasi di NTB akan semakin solid. Wisatawan akan lebih mudah mendapatkan akses transportasi umum yang terpercaya untuk mengeksplorasi keindahan alam dan budaya di Lombok dan sekitarnya. Hal ini selaras dengan target pemerintah untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB pasca-pandemi dan penyelenggaraan berbagai ajang balap internasional.
Optimisme Terhadap Peningkatan Layanan Transportasi Darat
Masyarakat dan para pelaku usaha jasa transportasi menyambut baik kabar peresmian ini. Selama ini, kondisi terminal yang lama dianggap kurang maksimal dalam menampung volume kendaraan dan penumpang yang terus meningkat. Dengan bangunan baru, diharapkan tidak ada lagi praktik calo atau ketidakteraturan yang sering dikeluhkan oleh pengguna jasa.
Toni Tauladan kembali menegaskan bahwa komitmen pemerintah adalah memberikan yang terbaik bagi rakyat. Terminal Mandalika adalah persembahan bagi masyarakat NTB agar mereka bangga memiliki sarana transportasi yang berkualitas tinggi. Penantian panjang warga Mataram dan sekitarnya akan segera berakhir saat pita peresmian digunting pada Maret mendatang.
"Kami terus mematangkan koordinasi agar saat hari peresmian nanti, semua fasilitas sudah bisa langsung digunakan secara optimal oleh masyarakat," pungkas Toni.
Harapan Pasca Peresmian dan Keberlanjutan Pengelolaan
Tantangan terbesar setelah peresmian adalah masalah pemeliharaan dan konsistensi pelayanan. Kemenhub telah menyiapkan skema pengelolaan yang ketat agar kebersihan dan keamanan terminal tetap terjaga dalam jangka panjang. Keterlibatan masyarakat pengguna jasa juga sangat diharapkan untuk ikut menjaga fasilitas publik ini agar tidak cepat rusak.
Terminal Mandalika diharapkan menjadi pemicu bagi modernisasi terminal-terminal lain di Indonesia. Dengan standar yang tinggi, transportasi darat kini mampu bersaing dengan moda transportasi lainnya dalam hal kenyamanan. Awal Maret 2026 akan menjadi tonggak sejarah penting bagi kemajuan infrastruktur di Bumi Gora, menandai kesiapan NTB sebagai destinasi kelas dunia yang didukung oleh sistem transportasi darat yang handal.
Melalui langkah ini, pemerintah membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah strategis di seluruh nusantara demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi melalui akses transportasi yang lebih baik.