JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mempermudah masyarakat mengecek status bantuan sosial (bansos) Februari 2026 melalui handphone.
Dengan langkah sederhana, warga cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan membuka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Sistem ini memungkinkan penerima bansos mengetahui status kepesertaan dan jenis bantuan yang mereka berhak terima tanpa harus datang ke kantor atau fasilitas publik.
Sistem pencarian daring ini menggunakan data terbaru dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran bansos didasarkan pada kelompok kesejahteraan keluarga (desil) yang diusulkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan metode ini, Kemensos memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kondisi sosial-ekonomi penerima.
Persiapan Cek Bansos Lewat HP
Sebelum mengecek, masyarakat perlu menyiapkan beberapa hal agar proses lebih cepat:
Handphone dengan koneksi internet stabil.
NIK yang tercantum pada KTP.
Browser (peramban) untuk mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id.
Selain itu, pastikan data pribadi yang digunakan sesuai dengan catatan pemerintah. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Joko Widiarto, menekankan pentingnya data NIK yang valid.
“Desil 1-4 (40 persen terbawah) dapat diusulkan menjadi penerima bantuan sosial PKH dan Sembako. Desil 5 masih bisa menjadi peserta PBI-JK,” ujar Joko, dikutip dari laman Kementerian Sosial.
Masyarakat dianjurkan mengecek status secara berkala untuk memastikan tidak ada perubahan kategori yang terlewatkan.
Cara Mengecek Bansos Februari 2026
Proses pengecekan melalui handphone dilakukan secara sederhana dalam beberapa langkah:
Buka cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban HP.
Masukkan NIK sesuai data KTP.
Ketik kode pengaman yang tertera di layar, tekan refresh jika kode tidak terbaca.
Tekan tombol "Cari Data".
Sistem akan menampilkan rincian nama, kelompok desil, dan status kepesertaan bansos.
Hasil ini membantu masyarakat mengetahui apakah mereka termasuk dalam kelompok penerima PKH, Sembako, atau PBI-JK. Kemudahan ini mencegah antrean panjang di kantor sosial dan mempercepat akses informasi.
Penentuan Kategori Penerima Berdasarkan Desil
Kemensos menggunakan desil sebagai indikator utama penentuan penerima bansos. Data desil diambil dari DTSEN dan mencakup variabel sosial-ekonomi, antara lain:
Kondisi pekerjaan dan pendidikan individu.
Kondisi perumahan, termasuk daya listrik dan akses fasilitas.
Kepemilikan aset keluarga.
Terdapat 10 desil, dengan Desil 1 mewakili 10 persen keluarga paling tidak mampu hingga Desil 10 untuk kelompok paling atas.
“Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan dan Dinas Sosial, atau melalui aplikasi cek Bansos,” jelas Joko.
Kepala Pusdatin Kesos menegaskan, tabel pendapatan atau pengeluaran yang beredar di internet tidak valid, karena pengelompokan keluarga hanya mengacu pada variabel sosial-ekonomi, bukan nominal pendapatan tunggal.
Keuntungan Mengakses Informasi Bansos Secara Online
Sistem daring ini membawa sejumlah manfaat:
Efisiensi waktu – masyarakat tidak perlu antre di kantor atau posko bantuan.
Akurat dan real-time – status dan kelompok desil diperbarui secara berkala.
Transparansi – penerima dapat langsung melihat jenis bantuan yang sesuai haknya.
Mudah diakses – cukup dengan handphone, tanpa perangkat khusus.
Dengan cara ini, Kemensos menargetkan distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan mempermudah monitoring pemerintah terhadap penyaluran bansos.
Langkah Jika Data Tidak Sesuai
Apabila hasil pengecekan menunjukkan data tidak sesuai, masyarakat bisa melakukan beberapa langkah:
Menghubungi desa/kelurahan untuk memperbarui data sosial-ekonomi.
Melapor ke Dinas Sosial setempat untuk verifikasi dan pembaruan.
Menggunakan fitur perbaikan data melalui aplikasi cek Bansos di situs resmi Kemensos.
Kemensos menekankan bahwa data desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pembaruan variabel sosial-ekonomi keluarga. Upaya perbaikan ini penting agar semua keluarga layak menerima bantuan yang tepat sesuai kondisi mereka.
Sistem ini diharapkan menjadi model transparansi digital dalam penyaluran bantuan sosial, sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bansos di seluruh Indonesia.