JAKARTA - Transisi fase darurat menuju pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kerja keras Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kini mulai membuahkan hasil nyata, terutama dalam hal penyediaan tempat tinggal bagi para penyintas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana tidak hanya menyasar normalisasi wilayah terdampak, tetapi juga memastikan kepastian hunian bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah dalam mengawal stabilitas hidup warga terdampak. Tito mengatakan progres pembangunan hunian sementara (huntara) kini telah mencapai sekitar 50% dari total usulan dan jumlah pengungsi turun drastis. Kabar ini menjadi angin segar bagi upaya pemulihan nasional, mengingat skala bencana yang sempat melumpuhkan aktivitas di beberapa provinsi sebelumnya. Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Statistik Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap

Penyediaan hunian menjadi tulang punggung dalam upaya mengembalikan kehidupan sosial masyarakat. Dalam laporannya, Mendagri memaparkan angka-angka signifikan terkait target pembangunan fisik di lapangan. "Ini totalnya usulan huntara itu 16.688, yang sudah selesai dibangun 8.290 atau 50%. Huntap (hunian tetap) usulan dari semua pemda 16.329, yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu percepatan untuk huntap," ujar Tito dikutip Kamis.

Secara terperinci, di Aceh diusulkan 14.697 unit huntara. Sementara usulan hunian tetap (huntap) sebanyak 9.246 unit, dengan 302 unit di antaranya sedang dibangun. Di Sumatera Utara, terdapat 993 usulan huntara dan 893 unit telah selesai dibangun. Untuk huntap, terdapat 3.462 usulan dan 297 unit dalam tahap pembangunan. Adapun di Sumatera Barat, usulan huntara mencapai 728 unit dan 721 unit telah rampung. Untuk huntap, dari 3.611 usulan, sebanyak 655 unit sedang dibangun. Angka-angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan pusat yang terus bersinergi dalam pengadaan papan.

Penyaluran Bantuan Dana Tunggu Hunian Berbasis Data Valid

Selagi proses pembangunan fisik berjalan, pemerintah menyadari bahwa ada warga yang memilih mencari alternatif hunian secara mandiri. Untuk itu, dukungan finansial tetap diberikan agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat. Pemerintah juga tetap menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara, sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan.

Tito menjelaskan bahwa efektivitas penyaluran bantuan ini sangat tinggi dan sudah hampir tuntas. Penyaluran bantuan telah mencapai 93,87% di Aceh, 99,47% di Sumatera Utara, dan 97,17% atau lebih kurang 96,48% di Sumatera Barat. "Ini semua ditransfer by name by address sesuai dengan data yang sudah divalidasi oleh BPS. Ya, di Aceh ada 1.000 unit, kemudian di Sumut ada 1.103 dan di Sumbar 500 huntap," tandas dia. Validasi data yang ketat memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.

Penurunan Signifikan Angka Pengungsi di Tenda

Salah satu indikator keberhasilan paling mencolok dari proses rehabilitasi ini adalah kosongnya tenda-tenda darurat. Penurunan jumlah pengungsi berlangsung sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir. Selain progres hunian, Tito mengungkapkan jumlah pengungsi mengalami penurunan sangat signifikan. Pada Desember 2025, jumlah pengungsi sempat menembus lebih dari satu juta orang. Kini, tersisa 12.994 orang yang masih berada di tenda pengungsian.

"Pengungsi tadinya dua juta lebih sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda," kata Tito. Di Sumatera Barat, progresnya bahkan mencapai titik yang sangat menggembirakan karena tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Warga telah kembali ke rumah masing-masing, menempati huntara, atau tinggal sementara bersama keluarga sambil menunggu pembangunan huntap. "Jadi alhamdulillah untuk Sumatera Barat kami sudah melakukan pengecekan di 16 kabupaten kota yang terdampak, tidak terdapat pengungsi di tenda," ujarnya.

Tantangan Pemulihan Infrastruktur di Berbagai Wilayah

Meskipun masalah hunian mulai teratasi, pemerintah tidak menutup mata terhadap kendala lapangan yang masih ada. Di Sumatera Utara masih terdapat 850 orang di tenda pengungsian di Tapanuli Tengah. Di Aceh, terdapat 12.144 warga yang masih berada di tenda, dengan jumlah terbanyak di Aceh Utara. Upaya evakuasi warga dari tenda ke hunian yang layak terus dikejar sembari memulihkan infrastruktur publik.

Di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, tumpukan kayu pascabanjir masih mengganggu akses jalan, sementara sedimentasi sungai juga menghambat fungsi normal aliran air. Fokus perbaikan juga menyasar sektor pendidikan dan lingkungan di Aceh. Di Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Tengah, perbaikan sarana pendidikan menjadi prioritas. Sementara di Nagan Raya, normalisasi sungai terus dilakukan agar kembali berfungsi optimal. Pemerintah juga menangani fenomena tanah amblas yang memutus jalan kabupaten di Aceh Tengah. Dengan segala progres yang ada, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan menyeluruh di wilayah Sumatera terdampak bencana agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal.