JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menjalin kerja sama strategis dengan Dana Kependudukan Dunia (UNFPA) untuk menekan angka kematian ibu dan bayi melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Sinergi ini fokus pada penguatan program kesehatan reproduksi, penurunan angka stunting, serta pemenuhan target pembangunan kependudukan yang lebih baik ke depan.
Menteri Kemendukbangga, Wihaji, menyatakan bahwa kerja sama ini penting untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan, termasuk kesehatan reproduksi, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta upaya menurunkan angka stunting.
“Insya Allah, kita akan ada kerja sama tentang isu-isu PJPK, untuk target-target yang perlu dicapai pasti kita harus semakin baik ke depan,” ujarnya.
Selain fokus pada kematian ibu dan anak, Kemendukbangga/BKKBN juga bekerja sama dengan UNFPA terkait isu kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan, sebagai bagian dari strategi pembangunan kependudukan yang holistik.
Penekanan pada Kesehatan Reproduksi dan Keseimbangan Fertilitas
Wihaji menekankan pentingnya keseimbangan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) untuk mencegah potensi krisis fertilitas di Indonesia. Tren menurunnya TFR yang terjadi hampir di seluruh negara menjadi perhatian strategis.
“Di dunia ini ada hal yang mesti kita diskusikan dengan TFR yang kecenderungannya hampir seluruh negara menurun. Konsep kita kan tumbuh seimbang. Oleh karena itu, ini mesti kita diskusi dan kerja sama untuk sinergi program-program guna menjawab potensi-potensi masalah yang akan terjadi yang berkenaan dengan isu-isu kependudukan,” jelas Mendukbangga Wihaji.
Pemerintah menekankan bahwa keseimbangan TFR tidak hanya penting untuk pertumbuhan penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan bonus demografi.
Sinergi program dengan UNFPA menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana berjalan efektif.
UNFPA Dorong Strategi Lima Tahun untuk Indonesia 2045
Asia and the Pacific Regional Director ad interim UNFPA, Aleksandar Bodiroza, menyampaikan bahwa UNFPA berkomitmen mendukung rencana strategis lima tahun bersama Kemendukbangga/BKKBN.
Program ini bertujuan berkontribusi pada visi Indonesia 2045, khususnya dalam hal pengurangan kematian maternal, pemberdayaan perempuan, dan perencanaan keluarga.
“Kami memiliki program negara yang sangat ambisius selama lima tahun, yang saya yakin akan berkontribusi pada visi besar tahun 2045 untuk Indonesia. Pada dasarnya, mimpi kami adalah mimpi Indonesia tanpa kematian maternal, tanpa kejahatan berbasis gender, melalui perencanaan keluarga lebih baik,” ujar Bodiroza.
Melalui program strategis ini, UNFPA juga ingin memanfaatkan bonus demografi secara optimal, mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi, sekaligus mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif.
PJPK Sebagai Panduan Sinergi Program Pembangunan Kependudukan
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) menjadi panduan penting bagi pemerintah dalam mengkoordinasikan program pembangunan kependudukan, mulai dari kesehatan reproduksi, pengendalian fertilitas, hingga program pemberdayaan keluarga.
Wihaji menjelaskan bahwa PJPK akan menjadi acuan dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memperkuat kualitas SDM Indonesia.
“Dengan PJPK, kita bisa memastikan program berjalan terukur, tepat sasaran, dan sinergis antara Kemendukbangga, BKKBN, UNFPA, dan kementerian/lembaga terkait,” kata Wihaji.
Selain itu, PJPK juga digunakan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan demografi, mengelola TFR, serta mengurangi angka stunting dan kematian bayi yang masih menjadi isu krusial di beberapa wilayah.
Menuju Indonesia 2045 dengan Bonus Demografi Berkualitas
Kolaborasi Kemendukbangga dan UNFPA diharapkan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal pada tahun 2045.
Strategi ini tidak hanya mencakup penurunan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga penguatan kapasitas SDM generasi muda melalui kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga.
“Sinergi ini penting agar kita dapat menyiapkan generasi muda dengan SDM berkualitas tinggi. Fokus kita bukan hanya kuantitas, tapi kualitas generasi, sehingga bonus demografi dapat menjadi keuntungan pembangunan nasional,” tegas Wihaji.
UNFPA menekankan pentingnya program kesehatan maternal, perencanaan keluarga, dan pemberdayaan perempuan sebagai komponen utama menuju Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.
Kolaborasi ini juga menjadi model kerja sama internasional yang mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait kesehatan, gender, dan pembangunan kependudukan.
